Anggota DPD RI Dukung Pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri Soal Presidential Threshold 0 Persen

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha mendukung pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri soal Presidential Threshold (PT) nol persen. Menurut Abdul Rachman Thaha mengatakan bila ruang korupsi terbesar ada di gelanggang politik. "Kenapa saya mengatakan di gelanggang politik karena saya pernah di partai dan sangat paham hal hal seperti ini, kita harus memberikan apresiaisi terhadap Ketua KPK yang begitu cerdas dan punya keinginan dan kemauan untuk memperbaiki negeri yang kita cintai ini, ada baik PT itu nol persen," kata Abdul Rachman Thaha dalam keterangan yang diterima, Senin (13/12/2021).

Ia pun menyinggung soal mahar politik yang membuat biaya politik menjadi mahal dan menimbulkan kejahatan dalam berdemokrasi. Menurut dia, PT nol persen bisa mendorong biaya politik menjadi murah dan menciptakan ruang demokrasi yang sesungguhnya. "Tidak ada lagi biaya demokrasi itu mahal. Justru dengan adanya mahar menimbulkan kejahatan kriminal berdemokrasi," katanya.

Bukan hanya itu, ia pun menyoroti soal mahar politik. Menurutnya, seseorang yang hendak mencalonkan diri dalam Pilkada harus menyiapkan uang yang tidak sedikit. "Yang mana kita ketahui mau maju mencalonkan Pilkada saja itu sampai milyaran untuk mendapatkan perahu sehingga mendapatkan rekomendasi partai untuk dicalonkan, ruang ruang inilah menjadikan sebuah ruang korupsi yang sangat merusak sistem berdemokrasi yang sejatinya," katanya.

Mengenai pernyataan Firli, ia melihat bahwa pernyataan Ketua KPK sebetulnya bukannya ingin mengurusi persoalan PT. Tapi jauh lebih dari itu, menurut dia, Ketua KPK melihat bahwa ruang korupsi yang paling besar ada pada kriminal demokrasi. "Saya memberikan gambaran saja ketika kita mau maju Pilkada lantas ada cukong atau pemilik modal yang besar membiayai kita yang mengurusi semua kelengkapan, sehingga kita menjadi calon dan terpilih. Apa jaminannya kedepan terhadap cukong tersebut pasti ada sebuah deal deal kedepannya, pada akhirnya kita kedepan menjadi pemimpin yang tersandra oleh cukong pemodal itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan. Diketahui, ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disinggung Firli Bahuri saat memberikan materi di acara Silatnas dan Bimtek anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021) lalu.

"Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. Tapi 0 persen dan 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi," kata Firli. Menurut Firli, dengan PT 0 persen dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sebab, biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional.

Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia. Dengan keterbukaan, kata Firli, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi ataupun transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita. "Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu adanya politik yang mahal, tidak perlu," katanya.